SEKOLAH TANPA PR, SUATU PILIHAN

Tanpa PR, anak tetap bisa menguasai pelajaran. Asalkan, sekolahnya sudah mempertimbangkan penerapan metode ini.

Pekerjaan rumah atau PR seringkali menjadi beban bagi murid-murid sekolah. Tak heran kala guru membebaskan mereka dari PR, maka muncullah teriakan, "Asyik! hari ini enggak ada PR!" Mereka seakan dibebaskan dari berbagai tekanan. Mereka bisa bermain tanpa harus memikirkan tugas sekolah. Melihat fenomena seperti itu, sebenarnya mungkinkah bila sekolah tak memberikan PR kepada muridnya?

Menurut Dra. Angie S. Anggari, Principal Sekolah Madania, Parung, "Sebenarnya, sah-sah saja bila sekolah membuat kebijakan untuk tidak memberikan PR kepada murid-muridnya." Setiap sekolah, menurutnya, berhak menentukan kebijakan masing-masing, karena sekolah dibebaskan membuat peraturan sendiri. Salah satunya, memberi tugas tambahan di rumah berupa PR atau malah membebaskan anak dari PR.

Biasanya, setiap kebijakan yang diterapkan sudah dipikirkan alasan dan tujuannya, termasuk kebijakan tidak memberikan PR kepada anak didik. Menurut Anggie, umumnya karena sekolah beranggapan bahwa ketika berada di rumah, anak sudah terlalu letih untuk memikirkan pelajaran-pelajaran di sekolah.

Tambahan PR juga bisa memicu stres, terutama pada murid di sekolah-sekolah yang menerapkan jam pelajaran full day, dari pagi hingga sore. "Bila setibanya di rumah anak masih dibebani lagi dengan PR, tentu akan membuatnya sibuk hanya dengan sekolah dan tugas sekolah."

Kemudian, anak butuh berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang tua, juga dengan komunitas di lingkungan rumahnya. Hal ini tidak akan terjadi bila anak melulu disibukkan dengan urusan sekolah. "Di sekolah, anak sudah mendapat pelajaran secara formal. Nah, di rumah ia harus mendapatkan pelajaran informal dari keseharian. Ketika sedang menyaksikan TV bersama orang tuanya, misalnya, saat itu anak bisa menanyakan maksud-maksud tayangan yang dilihatnya. Dari situ bisa timbul diskusi yang menyenangkan."

Komunikasi seperti itu, juga dapat mempererat hubungan antara orang tua dengan anak. Berbeda bila anak harus berkutat dengan pelajaran di sekolah terus, kesempatan bersosialisasinya akan tersita habis.

Selanjutnya banyak yang beranggapan bahwa PR yang diberikan tidak dikerjakan anak, melainkan oleh orang tua, kakak, pengasuh, atau yang lainnya. Inilah yang terkadang membuat sekolah merasa percuma memberikan PR.

Pro-kontra terjadi, karena di lain pihak banyak orang tua yang menginginkan anaknya diberi PR. Tujuannya agar pelajaran yang sudah diberikan di sekolah bisa dilatih di rumah. Ketiadaan PR, menurut mereka akan membuat anak bebas bermain, tanpa memikirkan pelajaran di sekolah. Inilah yang ditakutkan.

JANGAN MEMAKSA TANPA PR

Sebelum meniadakan PR, sekolah harus lebih dulu memastikan materi pelajaran yang diberikan kepada anak didik sudah memenuhi kurikulum yang ditetapkan. Bila sudah, silakan saja membebaskan murid tanpa PR. Kalau belum, jangan memaksakan diri. Bagaimanapun, PR bisa menjadi alternatif bagi upaya pemenuhan kurikulum.

Sekolah yang menerapkan sistem belajar tanpa PR biasanya sudah memiliki sistem pendidikan terpadu yang sudah digodok oleh tim ahli sekolah. Misalnya, melalui penerapan belajar secara full day atau waktu belajar yang lebih panjang, sehingga belajar tanpa PR bisa direalisasikan. Dengan waktu sekolah yang lebih panjang, guru bisa memvariasikan tugas sekolah, menyeragamkan pola belajar, atau memperbanyak materi pelajaran. "Pokoknya," ujar Angie, "sistem dan tatacaranya tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Yang penting, meski tanpa PR, kurikulum tetap terpenuhi."

Berbeda halnya dengan sekolah setengah hari. Dengan PR pun, seringkali kurikulum yang ditetapkan tidak terpenuhi. Bila hal ini yang terjadi, sebaiknya PR tetap diberikan kepada anak. Selain punya waktu lebih banyak di rumah, dengan bantuan orang tua, anak bisa membagi waktunya kapan harus beristirahat, bermain, atau mengerjakan PR.

PR KELAS BAWAH DAN ATAS

Jadi, tidak bisa semua sekolah bebas dari PR. Toh, PR juga menyimpan banyak manfaat. "Salah satunya, anak bisa memperkuat pelajaran yang sudah diberikan," ujar Angie.

Hanya saja, lanjutnya, perlu dipikirkan jangan sampai PR yang diberikan malah menjadi tambahan beban. Misalnya, karena materi pelajaran tidak selesai dikerjakan di sekolah. Apalagi, PR yang diberikan melampaui batas sehingga membuat anak tidak sempat bersosialisasi, tertekan, bahkan stres.

PR yang diberikan, menurut Angie, jelas harus ada batasannya, terutama pada sekolah full day atau anak yang ikut kegiatan ekstrakurikuler. Soalnya, sesampai anak di rumah pasti sudah sangat letih. Bila PR yang diberikan tidak memikirkan kondisi dan kebutuhan anak, maka bukan manfaat positif yang didapat, tetapi bisa saja negatif.

Yang perlu diperhatikan, untuk kelas rendah, seperti kelas 1 dan 2 SD, hindari pemberian PR berupa soal-soal isian. Alasannya, di usia ini anak masih mengalami penyesuaian belajar dari tahap informal ke formal. Pemberian soal bisa sangat membosankan.

Oleh karena itu, sebaiknya mereka diberi PR berupa proyek. Misalnya, ditugaskan mengukur panjang dan lebar tempat tidurnya, menceritakan isi buku yang dibacakan orang tua ketika mau tidur, atau meminta anak untuk bertanya ke orang tua kapan dan di mana dia dilahirkan. Proyek seperti ini, selain tidak membebani, juga menyediakan kesempatan berinteraksi antara anak dengan orang tuanya.

Barulah di kelas 3 sampai 6, PR yang diberikan bisa berupa soal-soal, karena umumnya di usia ini anak sudah terbiasa dengan pola belajar formal. Hanya saja, jumlah soal yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi, jangan menyamaratakan jumlah soal. Misalnya, kalau si A punya kemampuan mengerjakan 10 soal dalam waktu 30 menit, maka belum tentu demikan dengan si B. "Intinya, kita harus melihat berapa lama anak mampu mengerjakannya, lalu kita sesuaikan. Untuk itu, pihak sekolah harus selalu mengevaluasi perkembangan murid-muridnya dari data masing-masing anak," ungkap Angie.

Idealnya, PR tidak diberikan setiap hari, tetapi setiap minggu dengan mengitung angka minimal dan maksimalnya. Menurut Angie, minimal pemberian PR adalah 1,5 jam dalam satu minggu. Berarti, kalau satu kali PR dikerjakan dalam waktu 30 menit, murid-murid bisa diberi PR 3 kali dalam satu minggu. Sedangkan waktu maksimalnya adalah 3 jam.

Bila untuk mengerjakan PR diperlukan waktu 1 jam, berarti pemberiannya bisa dilakukan 3 kali dalam seminggu. Agar berjalan efektif, maka setiap guru harus melakukan koordinasi, supaya pemberian PR tidak tumpang tindih.

Pemberian PR pun sudah semestinya dilakukan pada anak yang kurang mampu memahami pelajaran tertentu. "Contohnya, di sekolah kami ada anak yang kesulitan mengikuti pelajaran bahasa Indonesia setelah lama tinggal di luar negeri. Untuk menyejajarkan dengan anak lain, maka ia diberi PR tambahan," ujar Angie. Namun, tugas tambahan ini perlu dikonfirmasikan dulu kepada orang tua agar terjalin kerja sama yang baik antara sekolah dengan anak. Dengan begitu tugas tambahan yang diberikan bisa membawa hasil maksimal.

Sebenarnya, bila sekolah memang tidak memberikan PR, orang tua tak perlu terlalu khawatir. Yang penting, ingatkan anak untuk terus melatih dan memantapkan pelajaran-pelajaran yang telah atau akan dihadapinya. "Tugas orang tualah untuk mengingatkan anak, tidak hanya melulu tergantung pada sekolah," demikian Angie.

Irfan Hasuki. Foto: Iman/nakita